| No. | Penilaian | Bukti Dokumen | Link Dokumen |
|---|---|---|---|
| I | MANAJEMEN PERUBAHAN (5) | ||
| 1. Tim Kerja (1) | |||
| a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ? | SK Tim Zona Integritas | Lihat | |
| b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ? | Notulen dan daftar hadir rapat pembentukan anggota tim ZI | Lihat | |
| 2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1) | |||
| a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM? |
Dokumen Rencana Pembangunan ZI (lima tahunan dan tahunan) yang memuat target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM | Lihat Lihat |
|
| c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? | Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi (notulen, daftar hadir) | Lihat | |
| 3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2) | |||
| a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ? | Laporan pelaksanaan pembangunan ZI | Lihat | |
| b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas | Laporan monev pembangunan ZI (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan) | Lihat | |
| c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ? | Laporan tindak lanjut monev pembangunan ZI | Lihat | |
| 4. Perubahan pola pikir dan budaya kerja (1) | |||
| a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ? | Bukti keteladanan pimpinan, misal bukti pengisian daftar hadir | Lihat | |
| b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ? | SK Agen Perubahan (Reformasi Birokrasi) | Lihat | |
| c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi? | Laporan pelaksanaan pembangunan budaya kerja dan pola pikir (sosialisasi/pelatihan (notulen, daftar hadir, materi)) | Lihat | |
| d.Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM? | Notulen dan daftar hadir rapat pembangunan ZI yang dihadiri anggota organisasi | Lihat | |
| II | PENATAAN TATALAKSANA (5) | ||
| 1. Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5) | |||
| a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Peta proses bisnis dan daftar SOP | Lihat | |
| b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Hasil observasi pelaksanaan SOP | Lihat | |
| c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | Laporan evaluasi pelaksanaan SOP dan tindak lanjutnya | Lihat | |
| 2. E-Office (2) | |||
| a. Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi? | Sistem pengukuran kinerja berbasis IT (screenshot sistem) | Lihat | |
| b. Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi? | Sistem manajemen SDM berbasis IT (screenshot sistem) | Lihat | |
| c. Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi? | Sistem pelayanan publik berbasis IT (screenshot sistem) | Lihat | |
| d. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik? | Laporan monev pemanfaatan IT untuk pengukuran kinerja, manajemen SDM, dan pelayanan publik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan) | Lihat | |
| 3. Keterbukaan Informasi Publik (1,5) | |||
| a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Kebijakan keterbukaan informasi publik secara tertulis (minimal memuat; apa saja yang akan diunggah kepada masyarakat, kapan akan diupdate, siapa yang mengupdate) | Lihat | |
| b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Laporan monev kebijakan keterbukaan informasi publik | Lihat | |
| III | PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15) | ||
| 1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (2) | |||
| a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan? | Dokumen rencana kebutuhan pegawai yang mengacu Peta Jabatan dan Analisis Beban Kerja | Lihat | |
| b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan? | Hasil observasi penempatan pegawai yang mengacu pada rencana kebutuhan pegawai | Lihat | |
| c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja? | Laporan monev penempatan pegawai hasil rekrutmen | Lihat | |
| 2. Pola Mutasi Internal (2) | |||
| a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan? | Dokumen rotasi/mutasi pegawai (SK) | Lihat | |
| b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan? | Hasil observasi pelaksanaan rotasi/mutasi apakah rotasi/mutasi memperhatikan kompetensi jabatan, mengikuti pola mutasi dan ada petimbangan unit keja (SK rotasi terakhir) | Lihat | |
| c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Laporan monev kegiatan rotasi/mutasi | Lihat | |
| 3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (3) | |||
| a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?
b. alam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai? c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan |
Dokumen kebijakan pengembangan kompetensi (training need analysis) yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai (standar kompetensi) | Lihat | |
| d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.
e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ? |
Daftar peserta pelatihan dan pengembangan kompetensi lainnya | Lihat | |
| f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja? | Laporan hasil monev pengembangan kompetensi (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan) | Lihat | |
| 4. Penetapan kinerja individu (4) | |||
| a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi
b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik |
Dokumen SKP secara periodik (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunan) | Lihat | |
| d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll). | Bukti pemberian reward atas hasil penilaian kinerja individu | Lihat | |
| 5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (3) | |||
| a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan | Laporan pelaksanaan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku | Lihat | |
| 6. Sistem Informasi Kepegawaian (1) | |||
| a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala. | Laporan pemutakhiran data informasi kepegawaian (bulanan/triwulanan/ semesteran/tahunn) | Lihat | |
| IV | PENGUATAN AKUNTABILITAS (10) | ||
| 1. Keterlibatan pimpinan (5) | |||
| a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan | Notulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan perencanaan yang dihadiri pimpinan | Lihat | |
| b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja | Notulen dan daftar hadir kegiatan penyusunan penetapan kinerja yang dihadiri pimpinan | Lihat | |
| c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala | Laporan pemantauan kinerja oleh pimpinan secara berkala (notulen rapat pimpinan) | Lihat | |
| 2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5) | |||
| a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU) d. Apakah indikator kinerja telah SMART (specfic measurable achievable relevant and time bound. |
Dokumen Perencanaan (Renstra, RKT, dan Penetapan Kinerja) yang berorientasi hasil dan memiliki IKU dengan indikator kinerja telah SMART | Lihat | |
| e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu
f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja |
Laporan Kinerja | Lihat | |
| g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Laporan kegiatan peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja | Lihat | |
| h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten | Daftar SDM yang menangani pengelolaan akuntabilitas kinerja | Lihat | |
| V | PENGUATAN PENGAWASAN (15) | ||
| 1. Pengendalian Gratifikasi (3) | |||
| a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi | Media sosialisasi/public campaign tentang pengendalian gratifikasi secara berkala | Lihat | |
| 2. Penerapan SPIP (3) | |||
| a. Telah dibangun lingkungan pengendalian | Laporan penerapan SPIP terkait dengan lingkungan pengendalian | Lihat | |
| b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan | Peta risiko | Lihat | |
| 3. Pengaduan Masyarakat (3) | |||
| a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan | Kebijakan penanganan pengaduan masyarakat secara tertulis/Unit pengaduan masyarakat | Lihat | |
| b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan penanganan pengaduan masyarakat | Lihat | |
| c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat | Laporan monev pengaduan masyarakat | Lihat | |
| d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti | Laporan tindak lanjut monev pengaduan masyarakat | Lihat | |
| 4. Whistle-Blowing System (3) | |||
| a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ? | Internalisasi Whistle Blowing System (system WBS) | Lihat | |
| b. Whistle Blowing System telah diterapkan | Kebijakan Whistle Blowing System secara tertulis/Unit pengelola WBS | Lihat | |
| 5. Penanganan Benturan Kepentingan (3) | |||
| a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama | Kebijakan penanganan benturan kepentingan secara tertulis | Lihat | |
| b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi | Media informasi/laporan sosialisasi penanganan benturan kepentingan (notulen, daftar hadir) | Lihat | |
| c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan | Laporan penanganan benturan kepentingan | Lihat | |
| VI | PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (10) | ||
| 1. Standar Pelayanan (3) | |||
| a. Terdapat kebijakan standar pelayanan | Kebijakan standar pelayanan secara tertulis | Lihat | |
| b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan | Media sosialisasi/laporan kegiatan sosialisasi standar pelayanan | Lihat | |
| c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan | 1. Standar Pelayanan 2. SOP UNP 3. SOP FE |
Lihat Lihat Lihat |
|
| d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP | Laporan review standar pelayanan | Lihat | |
| 2. Budaya Pelayanan Prima (3) | |||
| a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima | Laporan sosialisasi/pelatihan budaya pelayanan prima (notulen, daftar hadir peserta, dan materi) | Lihat | |
| b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media | 1. Website UNP 2. Website FE |
Lihat Lihat |
|
| c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar | Kebijakan pemberian pelayanan secara tertulis (reward dan punishment) | Lihat Lihat |
|
| d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi
e. Terdapat inovasi pelayanan |
1. Terdapat sarana/unit layanan terpadu
2. E-Office FE |
Lihat | |
| 3. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (4) | |||
| a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan | Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan secara berkala | Lihat | |
| b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat d iakses secara terbuka |
Media untuk akses hasil survey kepuasan masyarakat | Lihat | |
| c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat | Laporan tindak lanjut hasil survey kepuasan masyarakat | Lihat |